Kritik Terhadap Proyek RDF Plant di Rorotan
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, memberikan kritik tajam terhadap proyek pengolahan sampah yang dikenal sebagai RDF Plant di Rorotan, Jakarta Utara. Ia menilai proyek dengan anggaran fantastis sebesar Rp1,3 triliun tersebut berpotensi menjadi temuan hukum jika tidak berfungsi secara optimal.
“Gila, Bos. Anggaran Rp1,3 triliun, tapi sampai hari ini belum bisa dimanfaatkan optimal. Kalau ini terbengkalai, bisa jadi temuan korupsi,” ujar Ali dalam podcast Ruang Jakarta.
RDF Plant yang dibangun di Rorotan dirancang untuk mengurangi beban pengiriman sampah ke TPST Bantargebang. Saat ini, Jakarta memproduksi hampir 8.000 ton sampah per hari. Setiap tahunnya, Pemprov DKI harus menggelontorkan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk biaya pengangkutan dan kompensasi ke Bantargebang.
“Selama ini kita cuma ngangkut sampah, buang ke sana. Anggarannya besar setiap tahun,” tambahnya.
Ali menyebut bahwa ia sempat meninjau langsung fasilitas RDF Plant Rorotan. Meskipun bangunan dan peralatannya terlihat canggih, fasilitas tersebut belum dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Persoalan bau sempat mencuat dan memicu protes warga. Meski Pemprov telah menambah alat deodorizer, keluhan masyarakat disebut belum sepenuhnya teratasi.
“Kalau perencanaan dan AMDAL-nya benar, enggak mungkin kejadian begini. Berarti ada yang salah dari awal,” tegasnya.
Ia menduga perencanaan proyek tidak matang, termasuk soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dipertanyakan warga. Ali juga mengingatkan agar persoalan RDF Plant Rorotan ini tidak menjadi beban politik bagi Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung.
“Jangan sampai RDF ini jadi warisan buruk dan kena getahnya Mas Pram,” kata dia.
Menurut Ali, proyek bernilai Rp1,3 triliun semestinya dirancang secara detail dan mampu beroperasi sesuai target kapasitas yang direncanakan. “Kalau targetnya ratusan ton per hari, ya harus tercapai. Jangan cuma bangunan jadi, tapi enggak berfungsi,” ucapnya.
Ia pun mendesak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersikap tegas terhadap kontraktor maupun pihak pengadaan apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi. “Ini uang rakyat. Enggak bisa kalau prinsipnya yang penting proyek selesai. Harus berfungsi. Kalau ada kelalaian atau pelanggaran, silakan ditelusuri secara hukum,” tandasnya.
Penyebab Tidak Optimalnya Fasilitas RDF Plant
Beberapa faktor yang diduga menyebabkan tidak optimalnya operasional RDF Plant antara lain:
- Perencanaan yang kurang matang
Perencanaan proyek dinilai tidak cukup detail, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan proses pengolahan sampah secara efektif. -
Ada indikasi bahwa analisis dampak lingkungan (AMDAL) tidak dilakukan dengan baik, sehingga menyebabkan masalah seperti bau yang mengganggu warga sekitar.
-
Masalah teknis dan infrastruktur
Meskipun fasilitas terlihat modern, beberapa peralatan tidak berfungsi maksimal. Hal ini memengaruhi kemampuan pengolahan sampah sesuai target. -
Ketidakpuasan masyarakat
Warga sekitar masih merasa terganggu oleh aroma yang timbul meskipun sudah ada upaya penanggulangan seperti penambahan alat deodorizer.
Langkah yang Harus Diambil
Untuk mengatasi masalah yang ada, beberapa langkah yang dianjurkan oleh Ali Lubis antara lain:
-
Pemeriksaan ulang terhadap kontraktor
Dinas Lingkungan Hidup DKI harus memastikan bahwa kontraktor atau pihak pengadaan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. -
Penelitian dan evaluasi lebih lanjut
Proses pengolahan sampah perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua sistem berjalan sesuai rencana. -
Komunikasi dengan masyarakat
Pemprov DKI perlu meningkatkan komunikasi dengan warga sekitar untuk mengurangi ketidakpuasan akibat masalah bau dan dampak lingkungan lainnya.
Leave a Reply