Sebuah kasus korupsi berjamaah yang melibatkan empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan dua pihak swasta akhirnya mengantarkan mereka ke penjara. Kasus ini bermula dari dugaan suap proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU, yang diduga terjadi sejak awal tahun 2025. Mereka kini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 20 hari ke depan.
Para tersangka yang ditahan adalah Wakil Ketua DPRD OKU periode 2024-2029, Parwanto; Anggota DPRD OKU, Robi Vitergo; serta dua pengusaha, Ahmat Thoha dan Mendra SB. Penahanan dilakukan setelah penyidik KPK menemukan bukti-bukti tambahan yang memenuhi syarat sebagai alat bukti. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa para tersangka akan ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai tanggal 20 November hingga 9 Desember 2025.
Kasus ini berawal dari proses perencanaan anggaran tahun 2025 Pemerintah Kabupaten OKU. Diduga, anggaran tersebut disetir untuk memenuhi jatah pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD menjadi proyek fisik di Dinas PUPR OKU. Dalam mekanisme tersebut, terjadi kesepakatan nilai jatah pokir sebesar Rp 45 miliar. Namun, karena keterbatasan anggaran daerah, nilai jatah proyek kembali diturunkan menjadi Rp 35 miliar. Dari jumlah itu, anggota DPRD OKU meminta fee sebesar 20 persen, sehingga total fee mencapai Rp 7 miliar.
KPK juga menyebutkan bahwa tiga anggota DPRD OKU menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah, Kepala Dinas PUPR OKU. Nopriansyah menjanjikan fee dari sembilan proyek di OKU akan cair sebelum Lebaran. Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi, pengusaha, dan Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang tersebut diduga akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU.
Pada 15 Maret 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang senilai Rp 2,6 miliar dan mobil Fortuner. Setelah proses penyidikan, KPK kemudian menetapkan empat orang tersangka baru dalam kasus ini.
Reaksi publik terhadap kasus ini cukup besar. Banyak warga mengkritik tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, terlebih karena kasus ini melibatkan banyak pihak. Media sosial juga ramai dengan diskusi tentang dampak dari kasus ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Pernyataan resmi dari KPK menyebutkan bahwa kasus ini merupakan bentuk korupsi yang sistematis dan melibatkan banyak pihak. “Kasus ini berawal dari perencanaan anggaran yang tidak transparan dan adanya kesepakatan antara anggota DPRD dan pihak swasta,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers.
Selain itu, KPK juga menegaskan bahwa upaya penindakan terhadap kasus korupsi akan terus dilakukan. “Kami akan terus bekerja keras untuk membersihkan korupsi di tubuh pemerintahan,” tambahnya.
Dampak dari kasus ini sangat signifikan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif bisa saja terganggu. Selain itu, kasus ini juga memberi pelajaran penting bagi para pejabat agar lebih waspada dalam menjalankan tugasnya.
Saat ini, para tersangka masih dalam proses pemeriksaan lanjutan. KPK juga sedang mengejar pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Masyarakat dan media terus menantikan hasil akhir dari kasus ini, yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan memperbaiki citra pemerintahan.
Leave a Reply