Sebuah kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menjadi perhatian publik setelah seorang warga Karawang, Jawa Barat, melaporkannya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kasus ini viral di media sosial dan menimbulkan kekecewaan terhadap sistem administrasi pajak yang dinilai tidak transparan.
Pelapor mengaku dipersulit saat mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ia menyebut dirinya diarahkan oleh oknum pegawai pajak untuk mengurus PKP melalui “orang dalam” dengan iming-iming proses cepat. Namun, hal tersebut diikuti dengan permintaan uang sebesar Rp 10 juta. “Saya manajemen perusahaan jasa di Karawang, Jawa Barat. Mau bikin PKP dipersulit, akhirnya diarahkan bikin via orang dalam. Dimintai biaya Rp 10 juta, terima beres PKP,” ujar pelapor, seperti dibacakan oleh Menkeu Purbaya dalam konferensi pers pada Jumat (24/10/2025).
Kasus ini bermula saat pelapor mengajukan permohonan pengukuhan PKP. Proses administrasi yang seharusnya mudah justru disulitkan, hingga ia memilih menghubungi oknum pegawai pajak yang menawarkan jalan pintas. Tidak hanya itu, pelapor juga diminta uang sebesar Rp 10 juta agar prosesnya segera selesai. Hal ini membuat pelapor merasa tidak nyaman karena ingin taat membayar pajak ke negara.
Menkeu Purbaya langsung memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan liar di lingkungan DJP. “Kami pastikan setiap laporan masyarakat akan kami tindaklanjuti. Tidak boleh ada pungutan yang tidak sah, dan kami akan memberikan sanksi tegas bagi oknum yang terlibat,” ujarnya.
Laporan ini juga menunjukkan peningkatan jumlah aduan yang masuk ke program Lapor Pak Purbaya (LPP), yang telah menerima 28.390 aduan per 24 Oktober 2025. Dari jumlah tersebut, 14.025 laporan telah diverifikasi, termasuk 437 laporan valid yang terkait dengan DJP dan DJBC. Meski jumlah aduan meningkat, Purbaya mengatakan bahwa pertumbuhan aduan melambat dibanding pekan sebelumnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan instansi strategis seperti DJP yang seharusnya menjadi garda depan dalam penerimaan negara. Pelapor menyampaikan laporan karena merasa dipersulit secara tidak wajar saat mengurus kewajiban pajak perusahaannya. Ia menilai bahwa praktik pungli ini sangat merugikan masyarakat, terutama kalangan usaha kecil yang ingin taat pajak.
Reaksi publik terhadap kasus ini cukup signifikan. Banyak netizen menyampaikan kekecewaan mereka terhadap sistem pajak yang dinilai tidak adil. Beberapa dari mereka mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam proses pengurusan PKP. Tagar seperti #StopPungliPajak dan #PKPJanganDipersulit mulai muncul di media sosial.
Selain itu, isu pungli juga muncul dalam rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengungkap dugaan pungli dalam proses rekrutmen PJLP atau PPSU. Ia menilai praktik ini sangat merugikan warga, khususnya kalangan bawah yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan. “Ini kita zolim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin Pak Wagub,” ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengakui adanya dugaan pungli dalam rekrutmen PPSU. Ia menegaskan bahwa praktik ini tidak bisa ditoleransi dan akan dicari serta ditindak tegas. “Bukan dugaan, udah dari awal kita udah ngomong, ente udah tahu kan. Ya enggak bisa ditutupi, ada, dan kita udah ngomong itu harus diberantas,” katanya.
Kasus pungli pajak di Karawang dan pungli rekrutmen PPSU di Jakarta menunjukkan bahwa isu korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak di berbagai sektor. Publik menuntut transparansi dan keadilan dalam proses administrasi, serta tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan masyarakat. Ia berharap masyarakat lebih percaya pada sistem pajak yang adil dan tidak memungut biaya di luar ketentuan resmi.
Hingga saat ini, kasus pungli pajak di Karawang masih dalam penyelidikan. Masyarakat menantikan hasil investigasi yang akan dilakukan oleh lembaga terkait. Semoga kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pajak dan memberikan rasa aman bagi warga yang ingin taat pajak.
Leave a Reply