Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek pengadaan mebel untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah NTB. Sejauh ini, sebanyak 50 saksi telah diperiksa oleh penyidik, termasuk mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB serta Kepala Bidang SMK. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran terhadap penggunaan anggaran negara yang diduga disalahgunakan dalam proyek tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi mengatakan bahwa pemeriksaan juga melibatkan panitia lelang, penyedia barang, serta sejumlah kepala sekolah penerima bantuan perabot sekolah. “Pemeriksaan juga mencakup pihak panitia lelang, penyedia barang, serta sejumlah kepala sekolah penerima bantuan perabot sekolah tersebut,” ujar Kombes Pol FX Endriadi dikutip dari Polda NTB, Rabu (29/10/2025).
Penyidik menduga ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, termasuk ketidaksesuaian antara perencanaan dan hasil akhir, serta kemungkinan adanya mark-up harga dan pelanggaran prosedur. Dugaan ini muncul setelah ditemukan indikasi penyalahgunaan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp10,2 miliar.
Kronologi Kejadian
Kasus ini berawal dari dugaan adanya penyalahgunaan dana pengadaan mebel untuk SMK di NTB. Penyidik Polda NTB memperoleh informasi awal dari bukti transfer yang beredar di media sosial. Bukti transfer itu memperlihatkan dua nama, yaitu SQ dengan nilai transfer Rp10 juta dan RB senilai Rp75 juta. Proyek yang berasal dari DAK tersebut mencakup pembangunan ruang laboratorium kimia, fisika, biologi, perpustakaan, laboratorium komputer, ruang guru, tata usaha, Kepala Sekolah, UKS, bimbingan konseling, dan OSIS.
Dalam penyelidikan lebih lanjut, penyidik Polda NTB telah memeriksa sedikitnya 57 saksi. Di antaranya adalah Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqon, dan Eks Kabid SMK, Khairul Ihwan. Penetapan tersangka kasus ini tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.
Unsur KKN yang Dipermasalahkan
Dugaan korupsi ini melibatkan beberapa unsur KKN seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi terjadi melalui penyimpangan dalam penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Kolusi diduga terjadi antara pihak dinas dan penyedia barang, sehingga menyebabkan adanya mark-up harga dan pelanggaran prosedur. Nepotisme juga dikhawatirkan terjadi jika ada hubungan keluarga atau kedekatan yang memengaruhi penunjukan penyedia barang.
[IMAGE: Dugaan Korupsi Mebel Dinas Pendidikan NTB 50 Saksi Diperiksa Polisi]
Reaksi Publik & Media Sosial
Kasus ini menimbulkan reaksi publik yang cukup besar, terutama di media sosial. Masyarakat mulai mempertanyakan transparansi penggunaan dana pendidikan dan efektivitas pengawasan dari lembaga terkait. Banyak netizen menyampaikan kekecewaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, serta menuntut adanya keadilan dan pertanggungjawaban secara hukum.
Dampak & Implikasi
Kasus ini memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan pemerintahan daerah. Jika terbukti, kasus ini dapat merusak reputasi instansi terkait dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan anggaran. Selain itu, proses hukum yang berjalan akan menjadi bentuk pertanggungjawaban atas dugaan penyimpangan yang dilakukan.
[IMAGE: Dugaan Korupsi Mebel Dinas Pendidikan NTB 50 Saksi Diperiksa Polisi]
Pernyataan Resmi
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) atau lembaga pengawas lainnya terkait kasus ini. Namun, penyidik Polda NTB telah memastikan bahwa penyelidikan akan terus berlangsung hingga ditemukan kejelasan tentang dugaan korupsi tersebut.
Penutup
Saat ini, penyidik Polda NTB masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP NTB sebelum menetapkan tersangka. Masyarakat tetap menantikan proses hukum yang adil dan transparan, serta harapan agar kasus ini tidak hanya menjadi isu viral, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak terkait.
Leave a Reply