Evaluasi Program Virtual Clinic KILAT di Jawa Barat
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Jawa Barat secara resmi melaksanakan rapat evaluasi terhadap pelaksanaan program inovatif Virtual Clinic KILAT (Kelas Input Laporan Akurat dan Tuntas) Posbankum. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 25 Februari 2026, di Ruang Rapat Suhendro Hendarsin.
Rapat ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan Christy, bersama jajaran Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat. Evaluasi ini merupakan langkah strategis untuk meninjau efektivitas program pasca pelaksanaan perdana di Kabupaten Majalengka pada 24 Februari lalu, sekaligus mempersiapkan keberlanjutan program di kabupaten dan kota lainnya di wilayah Jawa Barat.
Program Virtual Clinic KILAT merupakan terobosan yang digagas oleh Kemenkum Jabar untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan teknis bagi kepala desa, lurah, dan paralegal dalam menginput laporan pada aplikasi Posbankum secara presisi. Dengan adanya program ini, diharapkan proses pelaporan dapat lebih akurat dan cepat, sehingga mendukung penguatan sistem bantuan hukum di tingkat wilayah.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, melalui arahan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, menegaskan dukungannya terhadap inisiatif ini. Program ini dinilai memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas data dan kuantitas angka pelaporan, yang menjadi kunci utama dalam penguatan sistem bantuan hukum di tingkat wilayah.
Respons positif juga datang dari para pemangku kepentingan di lapangan, terutama aparatur desa dan lurah yang merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan teknis secara interaktif. Mereka menyambut baik inovasi yang mampu mempermudah proses pelaporan dan meningkatkan kualitas layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui skema pelaksanaan yang bertahap, Kemenkum Jabar berkomitmen untuk menjangkau seluruh pelosok Jawa Barat guna memastikan proses pelaporan bantuan hukum menjadi lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenkum Jabar di bawah kepemimpinan Asep Sutandar dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan demi kemajuan akses hukum bagi masyarakat luas.
Tujuan dan Manfaat Program KILAT
Program KILAT dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, antara lain:
- Meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis para pengguna Posbankum.
- Memastikan data yang diinputkan akurat dan lengkap.
- Mempercepat proses pelaporan dan penyelesaian masalah hukum di tingkat daerah.
Manfaat dari program ini meliputi:
- Peningkatan kualitas data yang diperoleh dari berbagai daerah.
- Pengurangan kesalahan dalam proses pelaporan.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.
Langkah-Langkah Implementasi
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemenkum Jabar telah merancang beberapa langkah implementasi, yaitu:
- Pelatihan secara virtual kepada para pengguna Posbankum.
- Pendampingan teknis secara langsung di daerah-daerah yang membutuhkan.
- Evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program.
Dengan pendekatan ini, diharapkan program KILAT dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Leave a Reply