Viral Dugaan Penjualan Narkoba oleh Polisi: Apakah Ini Kegagalan Reformasi Kultural Polri?
Sejumlah kasus yang melibatkan aparat kepolisian terus mengemuka di publik, termasuk dugaan penjualan narkoba oleh polisi. Kasus-kasus ini memicu pertanyaan tentang sejauh mana reformasi kultural di tubuh Polri telah berhasil dilakukan. Sejak beberapa tahun lalu, isu reformasi kultural Polri menjadi topik hangat, terutama setelah berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme muncul.
Kasus terbaru yang viral adalah dugaan pemerasan oleh 18 anggota Polri terhadap warga Malaysia di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Selain itu, masih ada banyak kasus lain seperti polisi menembak siswa SMK di Semarang, polisi menembak rekan sendiri di Solok Selatan, serta kasus pembunuhan yang melibatkan anggota Polri di Bogor dan Palangka Raya. Tidak hanya itu, kasus narkoba juga sempat membuat heboh, salah satunya dengan Teddy Minahasa.
Reformasi kultural di kepolisian belum dilakukan secara menyeluruh, padahal yang dibutuhkan hari ini adalah perubahan-perubahan yang sangat radikal untuk membongkar kultur yang tidak mencerminkan institusi kepolisian yang modern, demokratis, humanis, transparan, dan akuntabel. Menurut peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, berbagai rentetan kasus yang melibatkan polisi itu terus bermunculan karena Polri belum melakukan reformasi kultural. Tindakan yang dilakukan anggota masih dianggap sebagai perilaku oknum dan merupakan hal yang biasa.
“Reformasi di kepolisian belum dilakukan secara menyeluruh, padahal yang dibutuhkan hari ini adalah perubahan-perubahan yang sangat radikal untuk membongkar kultur yang tidak mencerminkan institusi kepolisian yang modern, demokratis, humanis, transparan, dan akuntabel,” ujar Nicky.
Di sisi lain, kasus-kasus anggota polri yang menggunakan senjata api harus menjadi bahan evaluasi untuk melaksanakan psikotes. Penggunaan senjata api harus melalui psikotes secara berkala dan uji kompetensi untuk memastikan anggota tidak mudah menggunakan senjata api. Bahkan perlu dipikirkan ulang penggunaan senjata api di sejumlah kesatuan. Penggunaan senjata api yang melumpuhkan atau senjata api yang mematikan harus diperhatikan agar senjata yang melekat tidak digunakan untuk merugikan masyarakat.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, mengatakan, rentetan kasus yang melibatkan anggota Polri dapat mencoreng citra kepolisian. Bahkan, kasus terakhir soal dugaan pemerasan di DWP berdampak pada citra Polri di internasional. Oleh karena itu, harus ada evaluasi menyeluruh dari proses rekrutmen, pembinaan karier, hingga promosi jabatan. Pengawasan internal harus diperkuat dan diikuti dengan pemberian sanksi berat kepada anggota Polri yang melanggar aturan.
Kasus Narkoba yang Melibatkan Polisi
Selain kasus-kasus kekerasan, ada juga dugaan penyalahgunaan wewenang oleh polisi dalam kasus narkoba. Mantan napi kasus narkoba mengaku korban penjebakan polisi: “Seolah-olah saya yang menemukan sabu, padahal aslinya tidak begitu.” Dalam kasus ini, Boni, bukan nama sebenarnya, ditangkap atas kepemilikan 0,20 gram sabu. Akan tetapi, ia berkata, bandar dan temannya sesama pemakai tak ikut dijebloskan ke penjara.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Mukti Juharsa menangkis adanya praktik penjebakan dalam kasus-kasus narkoba. Namun, penelitian ICJR menemukan setidaknya ada tiga pertanda polisi melakukan penjebakan. Pertama, si polisi merupakan inisiator terjadinya penyerahan narkotika tersebut. Kedua, jika hal itu sulit diungkap karena alasan rahasia maka cara lain yang bisa menandakan terjadinya praktik penjebakan adalah saksi yang diajukan ke persidangan adalah anggota polisi yang menangkap. Ketiga, orang yang menyerahkan narkotika kepada korban penjebakan dibiarkan bebas atau statusnya buron.
Dampak Sosial dan Politik
Kasus-kasus yang melibatkan aparat kepolisian tidak hanya menjadi masalah internal, tetapi juga memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung dan pelayan masyarakat. Dampak ini juga berujung pada kritik terhadap kebijakan pemerintah dan kinerja lembaga-lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman.
Pernyataan resmi dari Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho belum merespons permintaan tanggapan terkait kasus-kasus ini. Namun, berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan lembaga swadaya masyarakat, meminta agar ada evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan internal di tubuh Polri.
Penutup
Saat ini, masyarakat sedang menantikan respons dari pihak berwenang, termasuk Kapolri dan lembaga pengawas, terkait langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memperbaiki kultur Polri. Dengan adanya berbagai kasus yang melibatkan aparat kepolisian, reformasi kultural menjadi semakin mendesak. Diperlukan kemauan politik dari Presiden dan Kepala Polri untuk menjalankan perubahan radikal yang dapat menciptakan Polri yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Leave a Reply